Roundtable on Agricultural Extension in Asia

Penguatan Penyuluhan untuk Intensifikasi Pertanian Berkelanjutan dan Peningkatan Partisipasi Petani dalam Value Chains

15-17 Maret 2012, Beijing

Saat ini tumbuh minat baru dalam pelayanan pertanian dan dukungan bagi petani karena kekhawatiran tentang keamanan pangan pada skala global. Kegiatan penyuluhan merupakan kunci di antara layanan tersebut, bersama dengan kebutuhan lain seperti kredit, akses ke input, asuransi tanaman dan link ke pasar. Tapi penyuluhan memiliki sejarah yang kompleks dan catatan campuran keberhasilan.

Tujuan dari Roundtable ini adalah untuk membahas apa yang telah dan belum berjalan di penyuluhan pertanian, dan untuk memperoleh pembelajaran dari pengalaman empat negara: Cina, India, Indonesia dan Vietnam. Roundtable menyediakan platform untuk berbagi pengalaman di negara-negara dan berpotensi untuk membangun jaringan untuk pertukaran profesional di masa depan dan jga kolaborasi. Dalam kegiatan ini hadir para ahli senior, para pemangku kepentingan dari empat negara dan spesialis internasional untuk diskusi terstruktur didukung oleh pemaparan makalah latar belakang tertentu.

Kegiatan Roundtable ini dilaksanakan bersama oleh Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) dan Yayasan Syngenta.

Text aslinya:

Strengthening Extension for Sustainable Agricultural Intensification and Enhanced Farmers' Participation in Value Chains

March 15-17, 2012, Beijing

There is currently renewed interest in agriculture and support services for farmers because of concerns about food security on a global scale. Extension figures prominently among those services, along with such items as credit, access to inpus, crop insurance and links to markets. But extension has a complex history and a mixed record of success. The purpose of this Roundtable was to discuss what has and what has not worked in agricultural extension, and to foster learning from the experience of four countries: China, India, Indonesia and Vietnam.

The Roundtable provided a platform to share experiences across countries and potentially to establish a network for future professional exchange and collaboration. It brought together senior experts, stakeholders from the four countries and international specialists for a structured discussion supported by specific background papers.

Joint hosts of this Roundtable were the Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) and the Syngenta Foundation. *******

 

OJK Beri Edukasi Keuangan Bagi Penyuluh Pertanian NTB

MATARAM – 07 Oktober 2015

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi edukasi keuangan bagi puluhan penyuluh pertanian, perikanan dan kelautan serta lurah/kepala desa di Provinsi NusaTenggara Barat di Hotel Santika, Kota Mataram, Rabu (7/10). Selain itu edukasi keuangan yang digelar OJK tersebut juga melibatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) asal NTB.

Sebanyak 110 orang peserta dari penyuluh pertanian,perikanan, dan kehutanan ikut dalam kegiatan yang diprakarsai oleh OJK bekerjasama dengan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ToT yang dihadiri Pelaksana Jabatan (Penjabat) Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani, Anggota Komisi XI DPR RI, H. Wilgo Zainar,Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dan Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan, OJK, Lasmaida S. Gultom, bertujuan memberikan pemahaman kepada tenaga penyuluh dan CTKI mengenai manfaat, resiko produk jasa keuangan serta hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan.

Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri menyebut, berdasarkan hasil survey nasional tahun 2013, diketahui bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia hanya sebesar 21,84% dengan tingkat inklusi sebesar 59,74%.  Sementara itu di negara tetangga seperti Singapura pemahaman tentang lembangan keuangan itu sudah mencapai 98 persen. Untuk menunjang kegiatan ini, OJK mengundang pakar keuangan dari FPSB (Financial Planning Standard Board). Financial Planner ini memberikan materi perencanaan keuangan dan simulasi pengelolaan uang sehari-hari.

Berdasarkan data dari BNP2TKI penempatan tenaga kerja luar negeri Indonesia 25 abupaten/kota terbesar berdasarkan kabupaten kota periode (1 Januari – 30 September 2015) terdapat pada Kabupaten Lombok Timur sebanyak 19.931 TKI.

Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mencatatkan sebagai pemasok TKI terbesar ketiga yaitu sebanyak 39.872 TKI. Kegiatan Edukasi Keuangan Calon Tenaga Kerja Indonesia diharapkan terwujudnya TKI yang “well literate” sehingga mendorong para TKI dalam mengelola penghasilan yang diterima selama bekerja di luar negeri.

Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan kewirausahaan tersebut dapat menjadi bekal bagi TKI sekembalinya ke Tanah Air.  Kegiatan edukasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan OJK, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), serta produk dan jasa keuangan sesuai kebutuhan di bidang perbankan, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan pergadaian, seperti memanfaatkan jasa remitensi perbankan.

Sejak tahun 2013, kegiatan edukasi bagi TKI telah diimplementasikan dengan target calon TKI di dalam negeri dengan baik. Melihat animo TKI ditahun 2013 dan 2014 yang cukup tinggi serta fakta akan rendahnya tingkat literasi keuangan yang ditandai dengan kondisi ekonomi TKI yang belum membaik, maka di tahun 2015 ini OJK berkomitmen untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi TKI khususnya, perihal perencanaan keuangan dan keterampilan berwirausaha.

(Sumber: http://bisnisntb.com/berita-417-ojk-beri-edukasi-keuangan-bagi-penyuluh-pertanian-dan-calon-tki-ntb.html)

NTB Terancam Krisis PNS Penyuluh Pertanian

TEMPO.CO, Mataram - 24 Juni 2015

Ratusan penyuluh pertanian di Nusa Tenggara Barat memasuki usia pensiun pada 2017. Namun, hingga sekarang, belum ada pengangkatan pegawai negeri sipil untuk pengganti mereka. Kondisi ini mengakibatkan Pemerintah Provinsi NTB mencemaskan kehilangan penyuluh yang dapat diandalkan sebagai pendamping para petani. Sebagai daerah lumbung pangan, berkurangnya penyuluh pertanian itu dikhawatirkan dapat mengganggu produksinya.

Terungkapnya ancaman kehilangan ratusan penyuluh pertanian disampaikan sewaktu anggota Komisi Penyuluh Pertanian Nasional (KPPN), Bustanul Arifin, bertemu Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, Rabu, 24 Juni 2015. “Saat ini hanya ada 550 tenaga harian lepas yang tidak memiliki kejelasan status kepegawaian,” katanya.

Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BKP3K) NTB Husnanidiaty Nurdin mengatakan bahwa ratusan penyuluh yang akan memasuki usia pensiun adalah hasil pengangkatan PNS pada tahun 1970-an. “Akhir-akhir ini tidak pernah ada pengangkatan penyuluh,” ujarnya. Untuk menangani ketersediaan penyuluh, apabila kewenangan dikembalikan lagi ke daerah, diyakini para penyuluh tidak akan kehilangan motivasi kerja. Mereka akan tenang bekerja dan peningkatan kualitas produksi akan meningkat.

Lima anggota KPPN berkunjung ke NTB untuk mengkonsultasikan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, khususnya bagian sub-urusan pengembangan sumber daya manusia, masyarakat, kelautan, dan perikanan, yang menyatakan bahwa kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional sepenuhnya berada pada pemerintah pusat, dengan segala konsekuensi dan implikasinya. Seharusnya wewenang masalah perikanan tidak sepenuhnya dipegang pemerintah pusat.

“KPPN mengharapkan UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai status penyuluh yang ada di daerah dapat ditinjau kembali,” tuturnya. Zainul Majdi berjanji akan membuat surat terkait dengan substansi dan regulasi yang akan disampaikan kepada presiden. “Khususnya tentang nasib dan kesejahteraan penyuluh terkait dengan UU Nomor 23 Tahun 2014,” ucapnya.

(sumber: http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/24/058678050/ntb-terancam-krisis-pns-penyuluh-pertanian)











 

Indonesia Perlu 23.000 Tenaga Penyuluh Pertanian

SURYA Online, MEDAN –  8 April 2014

Indonesia memerlukan 23.000 orang tenaga penyuluh pertanian dan itu diharapkan bisa terpenuhi hingga tahun 2015 dan terus ditambah pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan hasil dan kualitas produksi pertanian nasional. "Tahun ini jumlah penyuluh bisa ditambah sebanyak 10.000 orang lagi dan sisanya atau 13.000 orang direkrut pada tahun depan," kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di Medan, Senin.

Wakil Menteri berada di Medan dalam acara Apel Siaga Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta Penyerahan Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL TB) Penyuluh Pertanian 2014 di Lapangan Bola Sejati Pangkalan Manshur Medan. Menurut dia, jumlah penyuluh sangat diperlukan untuk menyampaikan dan mengajarkan petani segala sesuatu tentang pertanian terkait peningkatan produksi dan kualitas hasil panen tanaman petani.

Sebagai orang yang terdekat dengan petani, tentunya peran penyuluh sangat besar menginformasikan semua perkembangan kemajuan teknologi untuk peningkatan hasil tanam. "Kalau teknologi maju dan benih semakin unggul, tetapi tidak diketahui sehingga tidak dimanfaatkan petani, sama saja dengan bohong. Karena itu Pemerintah memerlukan tenaga penyuluh," katanya.

Untuk peningkatan kualitas penyuluh , kata dia, pemerintah berupaya tidak membedakan penyuluh yang berstatus pegawai negeri sipil atau THL TB Penyuluh Pertanian. Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho mengakui hingga kini Sumut kekurangan penyuluh. Sekarang ini baru tersedia 3.298 orang yang berada di 5.876 desa/kelurahan.

Dari jumlah itu terperinci 1.246 orang penyuluh di bidang pertanian, 100 orang di bidang perikanan dan 105 orang di bidang kehutanan. "Jumlah penyuluh masih kurang. Meski demikian sektor pertanian memberikan kontribusi besar dalam Produk Domestik Regional Bruto yakni 21 persen," katanya. (ant)

(Sumber: http://surabaya.tribunnews.com/2014/04/08/indonesia-perlu-23000-tenaga-penyuluh-pertanian)

Pamekasan Kekurangan Tenaga Penyuluh Pertanian

26 Januari 2015 - Pamekasan (Antara Jatim)

Dinas Pertanian Pamekasan, Madura, Jawa Timur, kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas sebagai tenaga penyuluh pertanian. "Jumlah PNS yang menjadi penyuluh pertanian di Pamekasan saat ini hanya 18 orang," kata Kepala Bidang Produksi dan Tanaman Pangan Disperta Pamekasan Slamet Budiharso kepada Antara di Pamekasan, Senin. Idealnya, kata dia, jumlah penyuluh pertanian sebanyak satu orang di masing-masing desa/kelurahan, sehingga tugas-tugas tenaga penyuluh akan lebih maksimal.

Di Pamekasan, kata dia, jumlah desa yang tersebar di 13 kecamatan sebanyak 178 desa dengan jumlah keluharan sebanyak 11. "Jika mengacu kepada jumlah desa dan kelurahan yang ada di Pamekasan ini, maka tenaga penyuluh pertanian yang dibutuhkan sebanyak 189 orang," katanya. Namun, nyatanya, jumlah penyuluh pertanian yang ada, yakni dari kalangan PNS hanya sebanyak 18 orang atau masih kurang sebanyak 171 orang penyuluh.

Budi menjelaskan, keberadaan tenaga penyuluh pertanian ini sangat menentukan dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian. Sementara, guna mendukungan program pemerintah pusat dalam mensukseskan program swasembada pangan 2015, Disperta Pamekasan terpaksa mengajukan tenaga penyuluh tambahan kepada Kementerian Pertanian. "Dan alhamdulillah usulan dinas disetujui, sehingga kami mendapatkan bantuan tenaga penyuluh kontrak dari Kementerian Pertanian, sesuai dengan jumlah kebutuhan," katanya.

Para penyuluh dari tenaga kontrak itu, nantinya akan bertugas melakukan pendampingan dan penyuluhan tentang pola tanam kepada 1.115 kelompok tani dan 186 gapoktan (gabungan kelompok tani) yang tersebar di 189 desa/kelurahan.  Budi yakin dengan adanya tenaga penyuluh bantuan itu, maka program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat pada 2015 ini akan sesuai harapan.  Selain itu, saat ini Disperta Pamekasan juga bekerja sama dengan Kodim 0824 Pamekasan. Prajurit TNI ini juga bersedia membantu memberikan arahan dan bimbingan pola tanam padi produksi dan pembangunan saluran irigasi pertanian.

 

(sumber: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/150335/pamekasan-kekurangan-tenaga-penyuluh-pertanian)

Pemerintah Rekrut 10 Ribu Penyuluh Pertanian Swadaya pada 2016

18 Oktober 2015 

PALEMBANG – Pemerintah merekrut 10 ribu tenaga penyuluh pertanian swadaya untuk mengawal produktivitas tujuh komoditas utama pertanian pada 2016.  “Penyuluh pertanian swadaya ini kami rekrut dari pelaku pertanian seperti dari kalangan KTNA (Kontak Tani dan Nelayan Andalan),” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana.

Ia memandang para pelaku sudah sangat memahami pertanian, bahkan pemahamannya melebihi petugas penyuluhan pertanian itu sendiri. “Hanya mereka belum memiliki kemampuan penyuluhan. Itu yang kami fasilitasi, tanpa harus mendapatkan honor, karena bagi mereka peningkatan kapasitas seperti ini sangat perlu,” ujarnya di sela-sela Peringatan Hari Pangan se-Dunia di Jaka Baring Sport City itu.

Keberadaan mereka nantinya akan melengkapi tugas 27 ribu penyuluh pertanian berstatus pegawai negeri sipil, dan 20.300 tenaga harian lepas penyuluh pertanian. Mereka akan mengawal dan meningkatkan produktivitas tujuh komoditas utama, yakni padi, jagung, kedelai, daging, bawang merah, bawang putih dan tebu.

Terkait dengan pelibatan personel TNI sebagai tenaga penyuluh pertanian, Pending menegaskan peran TNI terbatas sebagai tenaga pendukung dan mendinamisasikan para petani.

(sumber: http://hariansinggalang.co.id/pemerintah-rekrut-10-ribu-penyuluh-pertanian-swadaya-pada-2016/)

Tenaga Penyuluh Pertanian di Sumbar Masih Minim

Kamis, 21 Agustus 2014

 

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Keberadaan penyuluh di wilayah Provinsi Sumatra Barat dinilai masih minim, yakni hanya 700 orang saja. Jumlah tersebut tentu tak sebanding dengan jumlah kemacatan  apalagi desa di provinsi ini.

Padahal, keberadaan penyuluh mutlak ada guna pengembangan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan di wilayah ini. “Padahal untuk proses pengawasan bantuan yang diberikan dinas terkait, membutuhkan penyuluhan dalam kegiatan sampai ke masyarakat dan melakukan pengawasannya,” ujarnya ujar Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Provinsi Sumbar , Yeflin Luandri pada acara penyerahan penghargaan kepada para penyuluh berpretasi di Auditorium Gubernuran baru-baru ini.

Penyuluh, katanya, tak hanya bertugas dalam memberikan data, namun mereka juga melakukan survey terhadap kateristik daerah dan hal ini menentukan langkah dalam penyuluhan yang dilakukan. “Ini penting  agar pemberian bantuan dari pemerintah tepat sasaran, sesuai dengan potensi daerah . Apa yang dibutuhkan petani menjadi  bahan usulan yang disampaikan penyuluh kepada dinas terkait,” jelasnya.

Yeflin menjelaskan jika saat ini  baru penyuluh pertanian yang terbanyak dengan jumlah lebih dari 700 orang di Sumbar. Namun untuk sector lain dinilainya masih minim, apalagi jika melihat potensi yang ada di kabupaten/kota. Sektor perikanan tercatat  95 orang, sedangkan untuk sector kehutanan 70 orang. “Ada daerah yang potensinya besar pada sektor kehutanan, namun tak ada penyuluhnya. Seperti halnya Pesisir Selatan dengan potensi hutan yang luas tapi penyuluhnya tak ada,” ungkapnya seraya mengatakan perlunya upaya rekruitmen tenaga penyuluh.

Senada disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Menurutnya penyuluh sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam mensosialisasaikan, mengajarkan, dan memberikan contoh ke petani. "Dengan mereka langsung turun ke tengah masyarakat, tentu akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan hasil yang diperoleh jauh semakin meningkat,” ujar gubernur dalam siaran persnya yang diterima ROL, Kamis (21/8).

(Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/08/21/nanpzc-tenaga-penyuluh-pertanian-di-sumbar-masih-minim)

 

Sumbar Kekurangan 1.772 Penyuluh Pertanian

Senin, 16 November 2015

Padang, (AntaraSumbar) - Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) Provinsi Sumatera Barat membutuhkan 1.772 penyuluh pertanian, sehingga target produksi 3 juta ton padi pada 2017 dapat tercapai.

Kepala Sekretariat Bakorluh Sumbar Yeflin Luandri di Padang, Senin, mengungkapkan saat ini total tenaga penyuluh pertanian tercatat sebanyak 1.515 orang yang tersebar di 19 kabupaten/kota di daerah tersebut. Dari jumlah tersebut, jelasnya, 718 orang merupakan penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sisanya non PNS yaitu 628 orang berstatus tenaga harian lepas (THL) dan sejumlah 168 orang lainnya adalah penyuluh swadaya yang merupakan pelaku utama usaha pertanian.

"Idealnya setiap desa memiliki satu orang penyuluh," ujarnya. Ia mengatakan, jumlah desa dan jorong (dusun) di Sumbar sebanyak 3.765 sehingga sebagai gantinya diarahkan pada pengangkatan penyuluh non PNS yang sementara diajukan sebanyak 1.772 karena Bakorluh tidak punya kewenangan mengangkat penyuluh PNS.

Menurutnya keberadaan penyuluh terhadap program swasembada pangan, utamanya pencapaian target produksi gabah kering giling di Sumbar sangat penting. Tak hanya dari sisi teknis pemilihan bibit dan pola tanam saja, tenaga penyuluh pertanian juga berfungsi mengedukasi petani dalam menggunakan alat mesin pertanian. Selama ini, tambahnya, sebagian besar para petani di Sumbar belum menggunakan teknologi untuk pasca panen. Akibatnya, losses (kerugian) pasca panen menjadi tinggi.

Selain itu, para penyuluh juga membutuhkan satu rumah penyuluh atau Balai Penyuluh Kecamatan (BAK) untuk setiap kecamatan, sehingga dapat bekerja lebih optimal. "Dari total 176 kecamatan, baru ada 154 BAK. Sisanya dibangun menggunakan dana alokasi khusus penyuluhan dari APBD kota/kabupaten," katanya. Sementara, Anggota Komisi II DPRD Sumbar Rahmat Saleh menyampaikan pada tahun anggaran 2015 pihaknya mengalokasikan anggaran Rp250 miliar untuk Dinas Pertanian.

Sedangkan untuk tahun 2016, DPRD telah merencanakan alokasi anggaran sektor pertanian sebesar 8-10 persen dari APBD Sumbar. (cpw)

(sumber: http://hp.antarasumbar.com/berita/163141/sumbar-kekurangan-1772-penyuluh-pertanian.html)

Jabar Anggarkan Rp 6 Miliar untuk Bantu Penyuluh Pertanian

Republika.Co.Id, Bandung, 6 Januari 2016

Pemprov Jabar, menganggarkan Rp 6 miliar untuk membantu uang muka sepeda motor tenaga penyuluh. Setiap penyuluh pertanian, mendapat bantuan sebesar Rp 4 juta/orang. Tahun ini, bantuan tersebut diberikan pada  1.244 orang.

"Total kita alokasikan Rp 6 miliar. Tahun lalu ada 1.480 orang dan sisanya 1.244 orang diberikan awal tahun 2016 ini," ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher, usai Penyerahan Bantuan Uang Muka Sepeda Motor untuk Tenaga Harian Kontrak Penyuluh Pertanian Pusat dan Daerah di Gedung Negara Pakuan, Rabu (6/1).

Aher mengatakan, tujuan Pemprov Jawa Barat memberikan bantuan tersebut adalah sebagai upaya agar kinerja para tenaga penyuluh pertanian bisa meningkat. Karena, saat ini satu orang tenaga penyuluh pertanian harus membina petani di dua hingga tiga desa.

"Para penyuluh ini sangat menentukan bidang pertanian," katanya. Selama ini, kata dia, saat panen raya kalau semua petani ditanya faktor apa yang paling penting diantara irigasi, pupuk, bibit unggul dan penyuluh. Maka, mereka akan menjawab penyuluh.

"Ternyata penyuluh lebih penting dibandingkan aspek lainnya bagi petani," katanya. Menurut Aher, penyaluran bantuan hibah uang muka sepeda motor untuk tenaga penyuluh pertanian di Jawa Barat sempat terhambat oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya menyatakan penerima bantuan dana bansos/hibah harus berbadan hukum.

"Tapi alhamdulilah, sekarang mereka tergabung Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), jadi kan sudah berbadan hukum," katanya. Mekanisme penyaluran uang muka sepeda motor untuk penyuluh pertanian tersebut, kata Aher, ialah Pemprov Jabar menyerahkan kepada DPW Perhiptani Jawa Barat. Kemudian, dari Perhiptani dikirimkan ke rekening para penyuluh.

"Dan teman-teman Perhiptani tingkat kabupaten/kota memantau, yang penting uang ini bisa jadi DP atau digunakan untuk melunasi kendaraan," katanya. Sementara itu, menurut Ketua DPW Perhiptani Jawa Barat, Arifin, Ia  menyampaikan terima kasih atas bantuan uang muka sepeda motor yang diberikan Pemprov Jabar tersebut. Karena, selama ini semua penyuluh sudah sekuat tenaga bekerja di lapangan.  "Sehingga dengan kerja keras tersebut mampu mempertahankan Jabar sebagai lumpung pangan nasional," kata Arifin.

(sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pemprov-jabar/16/01/06/o0inc1359-jabar-anggarkan-rp-6-miliar-untuk-bantu-penyuluh-pertanian)

Seribu Penyuluh Pertanian Jawa Barat Dapat DP Kredit Motor

Suara.com - Sebanyak 1.244 tenaga penyuluh pertanian di Provinsi Jawa Barat mendapatkan bantuan uang muka atau DP sepeda motor. Jumlahnya sebesar Rp4 juta perorang. Pemerintah Jawa Barat mengalokasikan dana bansos Rp6 miliar untuk mereka. Tahun lalu ada 1.480 orang yang dapat. Sementara tahun ini ada 1.244 orang akan diberikan awal tahun 2016 ini.

Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan Usai Penyerahan Bantuan Uang Muka Sepeda Motor untuk Tenaga Harian Kontrak Penyuluh Pertanian Pusat dan Daerah 2015 di Gedung Negara Pakuan Bandung, Rabu (6/1/2016). Ia mengatakan tujuan Pemprov Jawa Barat memberikan bantuan tersebut adalah sebagai upaya agar kinerja para tenaga penyuluh pertanian bisa meningkat karena saat ini satu orang tenaga penyuluh pertanian harus membina petani di dua hingga tiga desa.

"Mobilitas mereka untuk membina para petani akan lebih cepat dibandingkan ketika mereka belum punya kendaraan," kata dia. Keberadaan para penyuluh ini sangat menentukan bidang pertanian karena mereka adalah pihak pertama yang berkomunikasi dengan petani ketika ada kesulitan di lapangan.

"Selama ini saat panen raya petani kita tanya, diantara irigasi, pupuk, bibit unggul dan penyuluh mana yang paling penting. Mereka jawab penyuluh, ternyata penyuluh lebih penting dibandingkan aspek lainnya bagi petani.

Menurut dia penyaluran bantuan hibah uang muka sepeda motor untuk tenaga penyuluh pertanian di Jawa Barat sempat terhambat oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya menyatakan penerima bantuan dana bansos/hibah harus berbadan hukum. "Tapi alhamdulilah, sekarang mereka tergabung Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), jadi kan sudah berbadan hukum," kata dia.

Mekanisme penyaluran uang muka sepeda motor untuk penyuluh pertanian tersebut, kata Aher, ialah Pemprov Jabar menyerahkan dana bantuan tersebut kepada DPW Perhiptani Jawa Barat dan dari Perhiptani dikirimkan ke rekening para penyuluh yang sudah menjadi anggotanya. "Dan teman-teman Perhiptani tingkat kabupaten/kota memantau, yang penting uang ini bisa jadi DP atau digunakan untuk melunasi motor yang sudah dibeli untuk percepatan pelunasannya. Yang penting apa pun caranya harus jadi motor," katanya.

Sementara itu, Ketua DPW Perhiptani Jawa Barat Arifin menyampaikan terima kasih atas bantuan uang muka sepeda motor yang diberikan Pemprov Jabar tersebut. "Kami berterima kasih. Dan saya kami teman-teman para penyuluh ini sudah sekuat tenaga bekerja di lapangan sehingga dengan kerja keras tersebut mampu mempertahankan Jabar sebagai lumpung pangan nasional," kata Arifin. (Antara)

(Sumber: http://www.suara.com/news/2016/01/06/112732/seribu-penyuluh-pertanian-jawa-barat-dapat-dp-kredit-motor)

Jawa Barat Butuh 6.000 Penyuluh Pertanian

Harian Republika, 6 Januari 2016

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan provinsi yang dipimpinnya membutuhkan sekitar 6.000 tenaga penyuluh pertanian untuk melakukan pembinaan dan pemantauan petani di sekitar 5.300 desa/kelurahan.

"Kalau dari sisi jumlah, tentunya masih kurang karena saat ini baru ada sekitar 2.000 sekian tenaga penyuluh," kata Ahmad Heryawan, usai Penyerahan Bantuan Uang Muka Sepeda Motor untuk Tenaga Harian Kontrak Penyuluh Pertanian Pusat dan Daerah di Gedung Negara Pakuan Bandung, Rabu (6/1).

Ia mengatakan selama ini satu tenaga penyuluh pertanian harus membina petani di dua hingga tiga desa padahal idealnya satu desa dibina oleh satu orang penyuluh pertanian. "Ini kan tugas berat padahal teman-teman penyuluh pertanian ini memiliki peran yang sangat besar untuk memajukan sektor pertanian di Jawa Barat," kata dia.

Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh pertanian ialah dengan berkomunikasi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menpan RB Yuddy Chrisnandi. "Tiap ketemu Pak Mentan atau Pak Menpan RB, saya bilang harus segera ada pengangkatan tenaga harian lepas penyuluh pertanian ini agar program swasemda pangan ini terjamin, karena salah satu penjamin swasemda pangan itu adalah tenaga penyuluh," ujar dia.

Ia mengatakan saat ini ada 2.700 tenaga penyuluh pertanian berstatus non-PNS di Provinsi Jabar dan tenaga penyuluh pertanian berstatus PNS sebanyak 1.000 orang. "Dan penyuluh yang berstatus PNS ini mayoritas akan pensiun tahun ini. Maka ini harus segera ada pengganti pensiun," kata dia.

(Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pemprov-jabar/16/01/06/o0imgu382-jawa-barat-butuh-6000-penyuluh-pertanian)