Sejarah KREDIT Pertanian Indonesia:

Disusun oleh Ir. Syahyuti, MSi. (Peneliti Sosiologi Pertanian pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor). Materi ini sangat ringkas, masih dangkal, dan belum lengkap. Jika Bapa, Ibu, dan Rekan mau membantu untuk melengkapinya, silahkan isi pada ruang comment di bawah.

1963. Sejarah kredit pertanian diawali dengan adanya kredit program untuk Padi Sentra pada tahun 1963 dan dilanjutkan dengan Program Bimas pada tahun 1966 dan 1969 menjadi Bimas Gotong Royong. Pada tahun 1970 Bimas Gotong Royong diubah menjadi Bimas yang Disempurnakan sampai dengan tahun 1985. Pada tahun 1985 Kredit Bimas diganti dengan Kredit Usaha Tani (KUT). Kredit program sektor pertanian tersebut digulirkan dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan program intensifikasi padi. Namun sejak digulirkannya KUT, cakupan komoditas yang dapat dilayani menjadi lebih banyak yaitu padi, palawija dan hortikultura. Dalam perkembangannya KUT mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian mengikuti perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah (Insus, Supra Insus, IP Padi-300 dan lain-lain).

-Kredit sektor pertanian pada umumnya adalah kredit program yang bersifat kredit masal atau bersifat kelompok dengan dana dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Proses pengucuran kredit program dimulai dari petani yang tergabung dalam kelompok tani menyusun Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang disusun berdasarkan musyawarah anggota keolompok. RDKK tersebut kemudian diajukan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk mendapatkan persetujuan tehnis, setelah ditanda tangani petugas PPL, RDKK tersebut diajukan kepada Dinas tehnis yaitu dinas yang mebidangi pertanian, setelah disetujui oleh dinas tehnis baru diajukan pada Bank yang ditunjuk (Bank pelaksana).
-Dikenal kredit dengan pola penyaluran Executing, dimana bank sebagai pelaksana, dan bank berhak untuk menolak setiap permohonan yang tidak memenuhi syarat bank tehnis walaupun telah disetujui oleh dinas tehnis, dengan pola ini resiko atas kredit tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank. Juga ada kredit dengan pola penyaluran Chanelling, dimana bank sebagai penyalurdan keputusan atas permohonan kredit ditentukan oleh pihak yang terkait.
Dalam hal ini kedudukan bank hanya sebagai penyalur saja dan tidak menanggung resiko atas kredit tersebut, sehingga bank tidak akan menganalisa sesuai standar bank tehnis yang ada dan cukup berdasarkan pada RDKK yang telah disetujui oleh pejabat dinas tehnis.

1 Juni 1983. Paket Kebijakan 1 Juni 1983 (PAKJUN). Kebijakan ini merupakan suatu tonggak awal deregulasi yang ditempuh, yang secara mendasar telah merombak sitem perkreditan nasional kita, dimana perbankan diarahkan untuk menghimpun kekuatan sendiri dalam penyaluran kredit dan lebih ditekankan pada sumber pembiayaan yang berasal dari tabungan masyarakat. Demikian pula penetapan suku bunga, yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dilepaskan dan diserahkan pada mekanisme pasar agar perbankan dapat bekerja lebih efisien

1988. Liberalisasi dibidang perbankan mencapai puncaknya dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88). Dengan alasan untuk membuka kesempatan kerja yang lebih luas, maka dalam Pakto 88 ini memberikan keleluasaan pendirian bank dan pembukaan kantor – kantor cabangnya, diperbolehkannya BUMN menyimpan deposito di bank swasta. Melalui pakto ini terjadi perubahan strutural atas kelembagaan perbankan. Kesempatan ini jelas tidak disia-siakan para pengusaha besar, sehingga jumlah bank meningkat sangat tajam, dari semula 124 pada tahun 1988 menjadi 238 pada awal krisi moneter tahun 1997.

27 Oktober 1988. Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (PAKTO). Kesinambungan dari paket kebijakan 1 Juni 1983, maka pada tanggal 27 Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan lanjutan, yang bertujuan untuk kemandirian bank dalam menghimpun dana masyarakat seluas-luasnya. Dengan paket kebijakan ini, pemerintah membuka dan mempermudah persyaratan pendirian bank baru maupun mempermudah pembukaan jaringan kantor-kantor cabang diseluruh pelosok tanah air

1989. Dimulainya kegiatan proyek Karya Usaha Mandiri (KUM), sebagai  kegiatan yang bergerak dalam bidang Pelayanan, Konsultansi dan Pengembangan pembiayaan mikro yang ditujukan khusus bagi rumahtangga miskin di pedesaan Indonesia, dengan menggunakan pendekatan Grameen Bank. Grameen Bank adalah skim kredit bagi keluarga miskin di Bangladesh yang dinilai telah berhasil baik dan melibatkan sebagian besar wanita perdesaan.

-Kegiatan KUM dimulai pada akhir tahun 1989 merupakan sebuah proyek penelitian kaji tindak (action reseach), berlokasi di desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Perintis kaji tindak KUM adalah Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

28 Pebruari 1991. Paket Kebijakan 28 Pebruari 1991 (PAKFEB). Kebijakan ini pada intinya merupakan kelanjutan dari Pakto 1988 khususnya tentang Penyempurnaan, Pengawasan dan Pembinaan Bank. Dalam Pakfeb ini menyangkut masalah prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

1992. Sesuai Undang Undang Perbankan No.7 Tahun 1992, yang telah diperbaruhi dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998,  pasal 3 Undang Undang Perbankan tersebut menyebutkan : Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

-Didalam memberikan kredit, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998, tentang perbankan disebutkan; Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan adanya resiko yang selalu melekat pada bank dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai penerima dana dari nasbahnya maupun dalam penyaluran kredit pada para debiturnya.

-Sejak tahun 1992 pula manajemen KUM diserahkan ke LPPI. Hal ini dilandasi oleh maksud dan tujuan didirikannya LPPI, yang selain sebagai wadah untuk pengembangan profesionalisme perbankan juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai dan mutu pengetahuan perbankan melalui riset dan pengembangan. Tanggal 23 Mei 2002, proyek KUM dilembagakan menjadi Yayasan Pengembangan Karya Usaha Mandiri (YP-KUM) dengan bidang usaha Pelayanan, Konsultansi dan Pengembangan Pembiayaan Mikro. Skim kredit KUM pada dasarnya mengadopsi model pinjaman Grammen Bank di Banglades. Melalui skim kredit ini masyarakat dipermudah mendapatkan kredit dengan tingkat suku bunga pasar untuk membiayai usaha yang akan dijalankannya. Model skim kredit ini cukup berhasil dan telah dikembangkan oleh beberapa pihak seperti Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia (IBI) dan lembaga pemerintah lingkup Departeme Pertanian. Beberapa pemerintah daerah saat ini juga sedang menjajagi pengembangan sistem tersebut di daerahnya.

 1992. Pemerintah mengeluarkan Undang Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Namun, untuk pertanian, meskipun sudah sering dibicarakan, program asuransi untuk usaha-usaha pertanian tidak pernah terwujud. -Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1), yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima uang premi asuransi, untuk memberikan penggatian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang.

-Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ini menyebutkan bahwa perkembangan perekonomian senantiasa berkembang cepat dengan tantangan yang semakin komplek. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang perekonomian termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional.

26 Desember 1995. Keluarnya Undang - Undang No. 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaiman diatur dalam Undang-undang ini. Sedang kriteria usaha kecil pada pasal 5 menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih tidak melebihi Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah),dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berusaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang diusahan oleh warga negara Indonesia, berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar

1996. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.017/1996 tentang Perusahaan Penjaminan. Dalam pertimbangannya disebutkan antara lain: (a). bahwa untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha, diperlukan kesempatan yang lebih luas kepada dunia usaha dalam mengakses sumber-sumber; (b). bahwa untuk itu, diperlukan peranan perusahaan penjaminan untuk mendukung perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dari berbagai sumber pendanaan.

1997. Krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan, termasuk usaha pertanian.

1998. Lahirnya Undang Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

-Keluarnya SK Direktur BI No.31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani pola bank excuting.
-PT.Permodalan Nasional Madani (Persero), sebuah Lembaga Keuangan Khusus yang sahamnya 100% milik Pemerintah, didirikan di Jakarta berdasarkan TAP XVI/MPR/1998, Letter of Intent IMF tanggal 16 Maret 1999, PP No. 38/99 tanggal 25 Mei 1999. Dari modal dasar perseroan ini sebesar Rp. 1,2 trilyun, telah ditempatkan dan disetorkan sebesar 300 milyar. Tugas utama PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar.  

1 Juni 1999. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelengaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.

-PNM ditunjuk menjadi salah satu BuMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program. Setelah sebelas tahun beroperasi, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada perusahaan, Hingga 2010, perusahaan tetap fokus menyalurkan pembiayaan uMKMK kepada masyarakat yang hasilnya dinikmati oleh lebih dari satu juta kepala keluarga dan 1.500 lembaga keuangan mikro di seluruh penjuru tanah air.

1999. Dengan telah dicabutnya KLBI sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka sulit mengharapkan bank-bank umum secara sukarela untuk mengubah visi dan misinya perbankan untuk mendukung pengembangan kredit pada sektor pertanian.

-Sejak dikeluarkannya UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan KLBI untuk pendanaan kredit program (termasuk KUT), sehingga semua kredit program yang bersumber dari KLBI dihapuskan mulai tahun 2000. Sebagai pengganti skim pembiayaan pertanian maka diluncurkan skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP).

-Keluarnya Surat Edaran BI No.31/17/UK tanggal 15 Januari 1999 tentang Kredit Usaha Tani pola bank channeling.

-Keluarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang diperbaruhi dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
-Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani, maka pemerintah pada tahun 1999 telah menggulirkan Kredit Usaha Tani (KUT) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 486/KMK/017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 untuk tahun anggaran 1999/2000. Program ini merujuk pada ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu pertanian sehingga pendapatan meningkat dan sekaligus meningkatkan taraf hidup petani, yaitu dengan memberikan kredit secara masal pada para petani.

1 Juni 1999. Pemerintah mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Perusahaan ini didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp1,2 triliun dan modal disetor Rp300 miliar. Beberapa bulan kemudian, melalui Kep Menkeu No. 487 KMK 017 tanggal 15 oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program.

1999-2000. Proses pengucuran dana KUT MT 1999/2000 harus melalui Koperasi Unit Desa (KUD) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu dimulai dari petani yang tergabung dalam kelompok tani menyusun Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kemudian diajukan kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk mendapatkan persetujuan tehnis, setelah ditanda tangani petugas PPL RDKK tersebut diajukan kepada Executing Agent (KUD / LSM) yang kemudian dimohonkan rekomendasi ke Kantor Koperasi, setelah disetujui Kantor Koperasi baru diajukan pada Bank yang ditunjuk (BRI, Danamon, Bank BPD).

1999. Dengan berlakunya Undang Undang No.23 Tahun 1999 yang diperbaruhi dengan Undang Undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, lembaga keuangan (bank) didorong untuk dapat lebih mandiri dan mampu melaksanakan pengerahan dana masyarakat dengan menyalurkan kredit secara lebih mantap dengan mengurangi ketergantungannya pada Kredit Likwiditas bank Indonesia (KLBI), kredit likwiditas dalam jumlah yang terbatas hanya diberikan untuk mendukung upaya pelestarian swasembada pangan, pengembangan koperasi serta upaya peningkatan investasi.

-Peranan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang No.23 tahun 1999 didudukan secara lebih tepat sebagai “ Lender of last resort” pada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likwiditas, bukan seperti mekanisme kredit likwiditas yang berlaku sebelumnya.

2000. Peraturan Menteri Keuangan 417/KMK.017/2000 tentang Kredit Ketahanan Pangan. Kredit Ketahanan Pangan (KKP) adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank pelaksana kepada petani, peternak, nelayan dan petani ikan, kelompok (tani, ternak,nelayan dan petani ikan) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternak sapi potong, ayam buras dan itik, usaha penangkapan dan budidaya ikan, serta kepada koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung dan kedelai.

2000. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.399/Kpts/BM.530/2000 tentang Petunjuk Tehnis Pemanfaatan SKIM Kredit Ketahanan Pangan.

2003. Penyaluran kredit untuk proyek peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K) di Kabupaten Grobogan mencapai Rp 11,9 miliar. Proyek P4K merupakan suatu proyek pendidikan petani-nelayan kecil (PNK) dengan metoda pemberdayaan partisipatif berkelanjutan yang disebut Metodologi P4K. Skim kredit ini dapat disebut yang paling sukses dibandingkan dengan skim-skim lainnya.

2004. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/05.140/3/2004 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Dari KUT macet sebesar Rp.5.7 Triliun yang dikucurkan periode 1998/1999-1999/2000 menjadi beban pemerintah Rp.3 triliun (52,25 %), BI Rp.2.64 triliun (42.5 %) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha Indonesia Rp. 287.8 miliar (5 %), tunggakan ini terjadi semenjak pemerintahaan Presiden BJ.Habibie.

2007. Realisasi Kredit Ketahanan Pangan (KKP) untuk sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan hingga Oktober 2007 baru mencapai Rp. 20 Miliar. Penyerapan dana bank oleh petani kecil ini baru 5 % atau jauh dibawah pagu anggaran yang disediakan untuk sub sektor ini sebesar Rp. 400 Miliar. Penyerapan kredit oleh petani selalu kecil, kenyataan ini bertolak belakang dengan sulitnya petani mendapatkan modal. Dari tahun ke tahun penyerapan modal selalu rendah, tidak berbeda dengan angka itu (5 % dari pagu). Rendahnya penyaluran kredit ini bukan karena petani tidak memerlukannya, namun bank selalu beranggapan bahwa kredit untuk petani resikonya tinggi dan tingkat pengembaliannya rendah.

-Keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.79/PMK.05/2007 Tentang Kredit Ketahanan pangan dan Energi

Maret 2007. Demi merangsang perbankan nasional agar bisa menjalankan fungsi intermidiasi secara lebih efektif, BI mengeluarkan beberapa paket kebijakan. Bulan Maret 2007 BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/2007 mengenai Perubahan Ketentuan Kualitas Aktiva Bank umum. Perubahan tersebut mengenai penilaian kualitas yang tadinya berdasarkan kinerja keuangan, ketetapan membayar, dan prospek usaha, diubah menjadi hanya satu pilar, yaitu ketepatan pembayaran pokok dan bunga.

April 2007. Bank Indonesia telah mengeluarkan relaksi yang menyangkut tentang pemberian kredit. Disini Bank Indonesia memperlonggar batasan kredit yang bisa diberikan untuk industri pertanian dari sebelumnya maksimal Rp. 500 juta, kini diperbolehkan hingga Rp.10 Miliar, bahkan bagi bank yang penggelolaan Manajemen resikonya tergolong bagus bisa menyalurkan kredit hingga Rp. 20 Miliar.

2008. Arah kebijakan perbankan pada tahun 2008 tetap ditekankan pada peningkatan peran bank sebagai lembaga intermidiasi. Sektor perbankan masih berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, oleh karena itu untuk mengoptimalkan peran intermidiasi perbankan, selain menggalakan program sertifikasi, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan kredit.

-Arah kebijakan perbankan pada tahun 2008 tetap ditekankan pada peningkatan peran bank sebagai lembaga intermidiasi. Sektor perbankan rupanya masih berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya perbankan tetap menjadi pemain utama dalam sistem keuangan nasional. Karena peran ini pulalah, industri perbankan menjadi begitu disorot dan diawasi.

2008. Pemerintah menggulir skim Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adalah Kredit untuk pembiayaan usaha produktif segment mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang layak / feasible namun belum bankable untuk modal kerja dan/atau kredit investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung (linkage) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit dengan kriteria: tidak sedang menerima kredit dari perbankan/kredit program dari pemerintah. Sementara, UMKMK yang sedang menerima kredit konsumtif dari perbankan misalnya berupa Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya; diperbolehkan menerima KUR.

********