Jumlah pe-longok :

Kamis, 07 Januari 2016

Sumbar Kekurangan 1.772 Penyuluh Pertanian


Senin, 16 November 2015

Padang, (AntaraSumbar) - Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) Provinsi Sumatera Barat membutuhkan 1.772 penyuluh pertanian, sehingga target produksi 3 juta ton padi pada 2017 dapat tercapai.

Kepala Sekretariat Bakorluh Sumbar Yeflin Luandri di Padang, Senin, mengungkapkan saat ini total tenaga penyuluh pertanian tercatat sebanyak 1.515 orang yang tersebar di 19 kabupaten/kota di daerah tersebut. Dari jumlah tersebut, jelasnya, 718 orang merupakan penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sisanya non PNS yaitu 628 orang berstatus tenaga harian lepas (THL) dan sejumlah 168 orang lainnya adalah penyuluh swadaya yang merupakan pelaku utama usaha pertanian.

"Idealnya setiap desa memiliki satu orang penyuluh," ujarnya. Ia mengatakan, jumlah desa dan jorong (dusun) di Sumbar sebanyak 3.765 sehingga sebagai gantinya diarahkan pada pengangkatan penyuluh non PNS yang sementara diajukan sebanyak 1.772 karena Bakorluh tidak punya kewenangan mengangkat penyuluh PNS.

Menurutnya keberadaan penyuluh terhadap program swasembada pangan, utamanya pencapaian target produksi gabah kering giling di Sumbar sangat penting. Tak hanya dari sisi teknis pemilihan bibit dan pola tanam saja, tenaga penyuluh pertanian juga berfungsi mengedukasi petani dalam menggunakan alat mesin pertanian. Selama ini, tambahnya, sebagian besar para petani di Sumbar belum menggunakan teknologi untuk pasca panen. Akibatnya, losses (kerugian) pasca panen menjadi tinggi.

Selain itu, para penyuluh juga membutuhkan satu rumah penyuluh atau Balai Penyuluh Kecamatan (BAK) untuk setiap kecamatan, sehingga dapat bekerja lebih optimal. "Dari total 176 kecamatan, baru ada 154 BAK. Sisanya dibangun menggunakan dana alokasi khusus penyuluhan dari APBD kota/kabupaten," katanya. Sementara, Anggota Komisi II DPRD Sumbar Rahmat Saleh menyampaikan pada tahun anggaran 2015 pihaknya mengalokasikan anggaran Rp250 miliar untuk Dinas Pertanian.

Sedangkan untuk tahun 2016, DPRD telah merencanakan alokasi anggaran sektor pertanian sebesar 8-10 persen dari APBD Sumbar. (cpw)

(sumber: http://hp.antarasumbar.com/berita/163141/sumbar-kekurangan-1772-penyuluh-pertanian.html)

Tidak ada komentar: